TUGAS PKN

HUBUNGAN INTERNASIONAL

INDONESIA – AMERIKA SERIKAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh:

Nama          : Tri Sutrisno

Kelas          : XI TITL

No. Absen  : 15

 

 

SMK TAMTAMA KROYA

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

LEMBAR PENGESAHAN

 

Makalah ini di setujui dan di sahkan oleh guru pembimbing SMK TAMTAMA KROYA tahun pelajaran 2012/2013.

 

Menyetujui hasil laporan :

Tanggal           : …………..  April 2013

Tempat            : SMK TAMTAMA KROYA

Nilai                : ….

 

 

   

  Mengetahui

              Guru Pembimbing                                                     Penyusun

 

 

         SRI BUDIARTI, S. Pd                                          TRI SUTRISNO


 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

 

 

Kroya, 03 April 2013

 

Penyusun

 


 

DAFTAR ISI

 

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………….. i

LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………… ii

KATA PENGANTAR………………………………………………………… iii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………… iv

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang…………………………………………………….. 1
  2. Rumusan Masalah…………………………………………… ….. 2

BAB II PEMBAHASAN

  1. Kerjasama di bidang Politik…………………………………… 3
  2. Kerjasama di bidang Pertahanan Keamanan…………….. 4
  3. Kerjasama di bidang perdagangan………………………….. 4
  4. Kerjasama Pembangunan………………………………………. 5

BAB III ANALISIS

BAB IV PENUTUP

  1. Kesimpulan……………………………………………………….. 11
  2. Saran………………………………………………………………… 11

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………… 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

 PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Kerjasama antarnegara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Bentuk kehidupan yang kompleks sangat rentan untuk tejadi perselisihan. Untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi maka masyarakat internasional harus senantiasa bertumpu pada norma atau aturan. Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan, akan tetapi juga untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antarnegara. Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian.

 Tidak dapat dinafikan betapa batas-batas teritorial suatu negara nasional kini tidak lagi menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas ekonomi yang semakin pesat. Demikian pula lahan beroperasinya pekerjaan hukum yang semakin mendunia. Fenomena di atas, nyata sekali dengan berkembangnya penggunaan istilah yang mengindikasikan dilampauinya batas-batas tradisional dan teritorial nasional suatu negara, seperti istilah transnational corporation, transnational capitalist class, transnational practices, transnational information exchange, the international managerial bourgoisie, trans-state norms,3 dan lain-lain.

 Dalam perkembangan kehidupan bersama manusia yang cenderung semakin tidak mengenal batas negara ini, boleh jadi kesepakatan antar negaranegara dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang semakin penting. Persoalannya, karena semakin banyak masalah transnasional yang memerlukan pengaturan yang jangkauannya hanya mungkin dilakukan dengan instrumen perjanjian internasional. Hal itu disebabkan perjanjian internasional sudah berhasil menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.

 

  1.  Rumusan Masalah.
    1. Bagaimana kedudukan perjanjian Internasional dalam sistem perundang-        undangan nasional?
    2. Seberapa besar kekuatan mengikat hukum Internasional terhadap negara pihak ke tiga?

 


 

BAB II

PEMBAHASAN

 

Hubungan Internasional Amerika Serikat dengan Indonesia

Hubungan RI-Amerika Serikat (AS) telah terbina sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Secara resmi, hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. Tanggal 28 Desember 1949, AS membuka Kedutaan Besar di Jakarta dan menunjuk Duta Besar AS pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Tanggal 20 Februari 1950, Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar RI pertama untuk AS.

  1. A.           Kerjasama di bidang Politik

Perkembangan penting hubungan bilateral RI – AS ditandai dengan kunjungan Presiden Barrack Obama ke Indonesia pada tanggal 9 – 10 November 2010 dimana dalam kunjungan tersebut, kedua Kepala Negara telah meluncurkan secara resmi Comprehensive Partnership (CP) RI – AS.  Sebelum CP RI-AS resmi diluncurkan, pada tanggal 17 September 2010 telah dilaksanakan RI – US Joint Commission Meeting (JCM) pertama di Washington, D.C dipimpin Menlu masing-masing negara. Hal penting yang disepakati dalam JCM I di anataranya peluncuran Plan of Action for RI – US Comprehensive Partnership yang menjadi cetak biru panduan kerjasama kedua negara serta pembentukan enam Working Group (WG) di bidang  Democracy and Civil Society; Climate and Environment; Education; Trade and Investment; Security Issue; dan Energy.  Selanjutnya pada Joint Commission Meeting (JCM) ke-2 tanggal 24 Juli 2011 di Nusa Dua, Bali, Menlu kedua negara antara lain telah menghasilkan Joint Statement pengembangan visi strategik kerjasama RI-AS ke depan serta membahas berbagai potensi kerjasama maupun isu-isu kawasan.

 

 

 

  1. B.            Kerjasama di Bidang Pertahanan Keamanan

Pasca pencabutan embargo militer tahun 2005, kerja sama pertahanan Indonesia–AS semakin membaik berkat persepsi positif pemerintah, militer dan parlemen AS terhadap proses reformasi TNI. Bantuan militer AS kepada Indonesia disalurkan melalui program Foreign Military Financing (FMF) dan International Military Education and Training (IMET), khususnya dalam rangka peningkatan kemampuan transportasi TNI dalam penanganan bencana alam serta program peningkatan profesional prajurit.

Sejak tahun 2002 terdapat forum pertemuan tahunan militer RI – AS ’Indonesia–United States Security Dialog (IUSSD) serta forum tahunan US–Indonesia Bilateral Defense Dialogue (USIBDD) yang dilaksanakan berselingan dengan IUSSD. Pertemuan USIBDD ke-11 berlangsung di Hawaii, AS tanggal 7-11 Februari 2011 sedangkan forum IUSSD ke-8 berlangsung tanggal 25-26 Mei 2010.

Kerjasama keamanan RI – AS dikukuhkan melalui penandatanganan LoI between INP and FBI on Mutual Cooperation in Capacity Building and Combating Transnational Crimes pada bulan Maret 2011 yang melandasi kerjasama Badan Penyelidik Federal (FBI) AS dengan Polri (Densus 88) dalam pemberantasan terorisme. Sebelumnya, pada tanggal 8 November 2010 telah ditandatangani MoU between the Government of the United States of America and the Republic of Indonesia on Capacity Building to Strengthen the Security of Biological Pathogens yang menjadi landasan kerjasama pelatihan capacity building di bidang biosecurity dan biosafety guna memperkuat keselamatan laboratorium dan keamanan patogen dari akses illegal.

 

  1. C.           Kerjasama di Bidang Perdagangan, Investasi dan Pariwisata

AS merupakan mitra dagang keempat terbesar Indonesia sesudah Jepang, Cina dan Singapura dengan nilai perdagangan mencapai 23 milyar USD pada tahun 2010. Nilai perdagangan ini meningkat 31.96% dibanding tahun 2009 yang mencapai 17.93 milyar USD dengan surplus untuk Indonesia sebesar 4.86 milyar USD atau naik 29.3% dibanding tahun 2009 yang mencapai 3.76 milyar USD. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2010 berjumlah 14.26 milyar USD atau meningkat 31,49 % dibanding tahun 2009 yang mencapai 10.85 milyar USD. Komoditi ekspor utama Indonesia ke AS antara lain seperti getah karet, getah perca, barang elektronik, barang hasil industri pakaian, mebel, sampai perkakas.

Di bidang investasi, pada tahun 2010 realisasi investasi AS di Indonesia mencapai US$ 930,8 juta, meningkat 542,7% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah US$ 171,5 juta. Dengan jumlah tersebut, AS merupakan investor terbesar ke-tiga di Indonesia setelah Singapura dan Inggris. Untuk periode Januari – Maret 2011, nilai investasi AS di Indonesia mencapai 359,1 juta USD atau urutan kedua terbesar setelah Singapura.

Untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi RI-AS, terdapat forum”Trade Investment Council” (TIC) tingkat Menteri guna membahas dan menyelesaikan berbagai isu perdagangan dan investasi kedua negara. TIC terdiri dari empat Working Group, yaitu WG on Industrial and Agricultural Products, WG on Illegal Logging and Asociated Trade, WG on Intellectual Property Rights, dan WG on Investment.

Sementara itu dalam rangka menjamin investasi AS di Indonesia, pada tanggal 14 April 2010 di Washington, D.C. telah ditandatangani persetujuan Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Corporation (ISA-OPIC) RI – AS oleh Kepala BKPM dan Acting President OPIC. Perjanjian ISA-OPIC ini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI nomor 48 tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan diharapkan dapat meningkatkan minat investor AS menanamkan modal di Indonesia.

Di bidang pariwisata, pada tahun 2010 jumlah wisatawan AS yang berkunjung ke Indonesia khususnya dari 19 pintu masuk utama, mencapai 171.528 atau naik 5,68% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 162.302 orang.

 

  1. D.           Kerjasama Pembangunan

Sejak tahun 2006 Indonesia memperoleh bantuan hibah dalam kerangka Millennium Challenge Corporation (MCC) sebesar US$ 55 juta untuk program imunisasi dan anti korupsi. Pada bulan Desember 2008 Indonesia kembali terpilih mendapatkan hibah serupa melalui program “MCC Compact Program (MCC CP)” untuk periode hingga 2013. Program yang disepakati dalam MCC meliputi: e-procurement, pendidikan dan kesehatan serta natural resources management/REDD+.

Selain itu Pemerintah Indonesia dan the United States Agency for International Development (USAID) telah menyepakati hibah USAID melalui Strategic Plan periode 2009-2014 yang meliputi lima bidang program, yaitu pendidikan, pemerintahan dan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Implementasi hibah bagi tiap program tersebut selanjutnya dikuatkan melalui penandatanganan Assistance Agreement (AA). 

Perjanjian hibah USAID juga telah ditandatangani pada tanggal 24 September 2010 untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Pedesaan melalui PNPM Support Facility Trust Fund pada World Bank (sebagai koordinator) sebesar $US 65,358.000.

Bantuan hibah USAID juga diberikan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh paska tsunami yang dituangkan dalam dokumen Strategic Objective Grant Agreement (SOAG) to Support Tsunami Recovery and Reconstruction yang ditandatangani Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dan USAID pada 7 Juli 2005 dengan nilai US$ 371.3 juta. Dana tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan jalan raya Banda Aceh – Calang sepanjang sekitar 100 km serta pembangunan FKIP Unsiyah.

 

  1. Kerjasama di bidang Energi

Dalam rangka membahas kerjasama di bidang energi, terdapat forum Energy Policy Dialogue (EPD) RI – AS. Pada pertemuan EPD II di Jakarta tanggal 20-21 Oktober 2008, dibahas rencana kerjasama pengembangan teknologi terbarukan, pengembangan teknologi geothermal melalui International Partnership for Geothermal Technology (IPGT), pertukaran informasi mengenai kebijakan investasi, serta pengembangan kapasitas. Pada forum EPD III di Washington D.C. tanggal 28-30 Juni 2010 dibahas kebijakan energi nasional, perkembangan dan pemanfaatan sumber energi, penelitian dan pengembangan peningkatan kapasitas, unconventional gas, methane to market, serta pengembangan SDM.

Kerjasama energi RI-AS juga dilakukan dengan dukungan US Trade and Development Agency (USTDA) yang telah memberikan hibah sebesar US$ 1,6 juta untuk pengembangan geothermal plan 370 MW di Halmahera serta 300  MW di Jawa Barat.

 

  1. Kerjasama di bidang Lingkungan Hidup

Kerjasama RI – AS di bidang lingkungan hidup antara lain ditandatai dengan penandatanganan Perjanjian Penghapusan Utang untuk Konservasi Hutan Tropis (DNS-TFCA) di Sumatera senilai US$ 19,6 juta pada tanggal 30 Juni 2009. Sementara itu dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia, Pemerintah AS dan RI telah membahas kerjasama pembentukan Climate Change Center di Indonesia untuk jangka waktu 2 tahun, dimulai sejak 1 Juli 2010. Pihak AS memberi bantuan biaya operasional awal dari Center tersebut dengan fokus mengurangi emisi lahan gambut serta hutan.

 

  1. Kerjasama di bidang Ketahanan Pangan

Sebagai bagian dari Plan of Action Kemitraan Komprehensif RI – AS khususnya di bidang food security, pada 6 – 7 Oktober 2010 telah berlangsung Indonesia – United States Agricultural Technology and Investment Forum di Jakarta. Salah satu hasil dari forum tersebut adalah kesepakatan bahwa dalam mengatasi ketahanan pangan diperlukan partisipasi Public Private Partnership dengan melibatkan pihak akademis, sehingga kebijakan dan tindakan yang diambil berdasarkan pada riset dan penelitian yang credibel.

  1. Kerja sama di bidang Kelautan

Kerjasama RI–AS di bidang kelautan didasarkan pada MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pada 18 September 2007 dan Implementing Arrangement MoU tersebut yang ditandatangani pada 10 Juni 2010. Sebagai tindak lanjut, RI dan AS sepakat mengadakan kerjasama joint exploration kapal ekspedisi NOAA “OKEANOS EXPLORER”, manajemen perikanan yang berkelanjutan, Coral Triangle Initiative (CTI) dan Program Mitra Bahari.

 


 

BAB III

ANALISIS

 

Klasifikasi Perjanjian Internasional

  1. 1.      Dipandang  dari perserta  atau pihak – pihak yang mengadakan perjanjian

Ada dua macam perjanjian Internasional yaitu :

  • Perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua Negara untuk mengatur kepentingan dua belah pihak.
  • Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak /Negara. 

 

  1. 2.      Dipandang dari akibat hukum yang di timbulkan

Ada macam perjanjian , yaitu:

  • Perjanjian yang bersifat khusus (Treaty Contrac ) adalah suatu perjanjian yang hanya menimbulkan hak- hak dan kewajiban antara pihak- pihak yang mengadakan perjanjian . Contoh : perjanjian antara Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang masalah dwi kewarganegaraan .
  • Perjanjian yang bersifat Umum (Law Making Treaties) adalah perjanjian yang meletakan / menentukan kaidah-kaidah hukum bagi masyrakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini dapat menjadi aturan hukum dalam persoalan tertentu, menetapkam hukum baru kedepan,atau menentukan terbentuknaya suatu lembaga internasioanl   

 

  1. 3.      Dipandang dari proses /tahapan pembentukanya

Ada dua macam perjanjian, yaitu:

  • Perjanjina yang bersifat penting yaitu perjanjian yang  di buat melalui perundingan , penandatanganan dan ratifikasi.
  • Perjanjian bersifat  sederhana yaitu  perjanjian yang di buat melalui dua tahap, yaitu perundingan penandatanganan atau yang sering  kita kenal dengan istilah (agriment)  

 

  1. 4.      Dipandang  dari  tahap – tahap penyusunannya

Ada tiga tahap penyusunan yaitu.

  • Perundingan (Negotiation) adalah pembicaraan yang dilakukan para utusan delegasi dari pemerintah Negara pesrta terhadap materi yang akan dituangkan  dalm naskah perjanjian.
  • Penandatanganan (signature) adalah apabila perundingan telah selesai dan dinilai sudah cukup maka dilakukan penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian internasioanl.
  • Ratifikasi (ratification) adalah perjanjian yang telah dilakukan oleh para wakil Negara pesrta kemudian dibawah pulang untuk diserahkanpada pemerintah negaranya, selanjutnya apabila Negara tersebut menganggap penting naskah perjanjian tersebut maka mengesahkan yang dikenal dengan istilah ratifikasi

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

  1. A.           Kesimpulan

Perjanjian Internasional yang telah diratifikasikan dengan peraturan perundang – undangan Nasional, diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, setelah diatur dengan undang Undang – undang Ratifikasi suatu Perjanjian Internasional. Namun dalam hal  ada perbedaan isi ketentuan suatu Undang – Undang Nasional dengan isi Perjanjian Internasional yang telah Diratifikasi, atau belum ada peraturan pelaksanaan Undang – undang Ratifikasi suatu perjanjian, maka Perjanjian Internasional Tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Melakukan kajian mengenai kekuatan mengikat dari suatu perjanjian internasional, sama halnya dengan melakukan pembahasan tentang hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hanya negara-negara peserta atau yang menjadi pihak-pihak dalam suatu perjanjian itulah yang sesungguhnya memperoleh hak dan kewajiban oleh perjanjian bersangkutan. Sedangkan negara-negara yang bukan peserta perjanjian pada dasarnya merupakan “res inter alios acta“. Ada satu ketentuan yang penting dalam kaitan ini adalah bahwa perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut. Persetujuan ini harus diberikan secara tertulis serta kewajiban dan hak pihak ketiga tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu.

 

  1. B.            Saran.

Menyongsong tibanya era mondialisasi perniagaan dimana batas-batas teritorial suatu negara semakin imajiner, setiap negara tidak terkecuali Indonesia harus menyiapkan berbagai instrumen guna mendukung lancarnya interaksi antar masyarakat dari berbagai kawasan. Sudah barang tentu perangkat norma sebagai salah satu instrumen untuk bidang hukum juga sangat mendesak untuk dipersiapkan secara baik. Hal itu demikian penting, oleh karena dalam aktivitas perniagaan barang dan jasa yang menjadi ciri utama masyarakat global, jika muncul kasus-kasus sengketa komersial, maka para pelaku niaga menuntut penyelesaian yang serba cepat, tepat, dan sekaligus akurat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Amos, Abraham. 2005. Sistem Ketatanegaraan Negaraan Indonesia. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Azhary, Muhammad Tahir. 2004. Negara Hukum. Prenada Media: Jakarat.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

Tentang planetbrain12

berbagi adalah hal terindah dalam hidup . . . maka jangan lupa berbagilah. . . .
Sampingan | Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s